Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi

Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada Acara Rakor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Peningkatan pengaturan pemanfaatan ruang laut belum diiringi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan, karena selama ini masih menjadi kewenangan Pusat. Ungkapan ini disampaikan oleh Ely Susiyanti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada acara rapat koordinasi rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi yang dilaksanakan di Hotel Novotel Jakarta pada tanggal 22 Juni 2022. Selain itu disampaikan juga bahwa Pemerintahan Provinsi Banten sudah membentuk Tim Forum Penataan Ruang melalui SK Gubernur Banten tanggal 28 April 2022. Hal ini senada dengan arahan dari Narasumber Kementerian Agraria dan Tata Ruang bahwa Pemerintah Daerah agar segera membentuk Forum Penataan Ruang di Daerah yang pelaksanaanya mempedomi Permen ART/BPN No.9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Perwakilan narasumber Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan bahwa berdasarkan amanat pasal 245 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Kemendagri berperan dalm pelaksanaan evaluasi raperda RTRW Provinsi dan konsultasi pelaksanaan evaluasi raperda RTRW Kabupaten/Kota. Evaluasi terhadap Raperda RTRW Kabupaten/ Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Permohonan Evaluasi Raperda RTRWP di Kemendagri menggunakan aplikasi SIOLA yang dapat diakses melalui https://ula.kemendagri.go.id sesuai User id dan Password PIC dengan melengkapi dokumen administrasi termasuk kesepakatan dengan pemda Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi.

Rapat Koordinasi yang diikuti peserta dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Urusan Tata Ruang, Kelautan dan Perikanan, serta Hukum yang berada di Wilayah I (Sumatra, Jawa, Bali) ini, diharapkan Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRWP perlu mencermati akurasi penentuan garis pantai, Hak atas Tanah di atas ruang laut, Masyarakat di pesisir dan penguatan dan keberlanjutan fungsi kawasan untuk kegiatan perikanan serta valuasi ekonomi sumber daya laut.