1. Home
  2. INFORMASI BERKALA

INFORMASI BERKALA

PROFIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN DAPAT DIUNDUH DISINI

LAPORAN LHKPN DAPAT DIUNDUH DISINI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DKP BANTEN DAPAT DIUNDUH PADA LINK DIBAWAH INI:

DPA TAHUN 2018

DPA PERUBAHAN TAHUN 2018

DPA TAHUN 2019

DPA PERUBAHAN TAHUN 2019

DPA TAHUN 2020

DPA PERUBAHAN TAHUN 2020

DPA TAHUN 2021

UNDANG UNDANG

  1. UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1983 TENTANG ZEE INDONESIA
  2. UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG PERIKANAN
  3. UNDANG UNDANG NOMOR 17  TAHUN 1985 TENTANG UNCLOS
  4. UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN
  5. UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
  6. UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
  7. UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 JUNTO 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
  8. UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG STRADLING FISH STOCK
  9. UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 JUNTO 27 TAHUN 2007 TENTANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
  10. UNDANG UNDANG NOMOR 11  TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA

PERATURAN LAINNYA

  1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
  2. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TTG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
  3. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN ANDON PENANGKAPAN IKAN
  4. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  5. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL
  6. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG RUMPON
  7. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
  8. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  9. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL
  10. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 712
  11. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN
  12. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH
  13. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
  14. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
  15. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN
  16. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN
  17. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  18. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  19. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN SIDAT (Anguilla spp.)
  20. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 14 TAHUN  2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN
  21. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN
  22. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP
  23. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG KEPELABUHANAN PERIKANAN
  24. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
  25. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  26. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
  27. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN
  28. PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
  29. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
  30. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
  31. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PELABUHAN PERIKANAN
  32. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
  33. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  34. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
  35. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE SAMPAI DENGAN 60 (ENAM PULUH) GROSS TONNAGE KEPADA GUBERNUR
  36. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
  37. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
  38. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP. 45/MEN/2011 TENTANG ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  39. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O21 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

 

 

 

 

 

 

 

 

NERACA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN PROGNOSIS DKP BANTEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) DKP BANTEN

BUKU INVENTARIS BARANG DKP BANTEN

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik DKP Banten

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 08:00 - 15:00 wib

Istirahat           : 12:00 - 13:00 wib

Jumat              : 08:00 - 15:30 wib

Istirahat           : 11:30 - 13:00 wib

 

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

  1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
  3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya perlembar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) atau menyediakan CD/DVD kosong untuk perekaman data dan informasinya.

LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK


Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK


Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

  1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAN (LKIP) DKP BANTEN

  1. https://epormas.bantenprov.go.id/
  2. https://lapor.go.id/

FORMAT FORMULIR KEBERATAN DAPAT DI UNDUH DISINI

 

 

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 

  1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
  2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
  3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
  4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Jika informasi yang diminta oleh pemohon belum tersedia pada website Pemerintah Provinsi, maka PPID Utama akan meneruskan permintaan informasi tersebut kepada SKPD terkait selaku PPID Pembantu.
  6. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik.
  7. Membukukan dan mencatat.

 

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

 

  1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
  2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;
  3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi Informasi Publik kepada pemohon Informasi Publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
  4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permohonan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

 

BIAYA/TARIF

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar gedung Badan Publik (PPID) setempat atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

Adapun hak-hak bagi pemohon informasi berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 adalah sebagai berikut :

  1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :
    1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
      • Menghambat proses penegakan hukum;
      • Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
      • Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
      • Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
      • Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
      • Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
      • Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
      • Mengungkap rahasia pribadi;
      • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
      • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
    2. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  2. Pastikan anda mendapat tanda terima permintaan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi/ppid.
  3. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap
  4. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik.
  5. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja.
  6. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik.
  7. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di permohonan informasi ditolak.
  8. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DAPAT DI KLIK DI LINK INI

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Kota Serang.

No telp dan Fax (0254) 267024

email : dkp@bantenprov.go.id