STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN PERIZINAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT
Uji Konsekuensi Informasi Publik
Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
Pendokumentasian Informasi Publik
Penanganan Sengketa Informasi Publik
Penanganan Keberatan Informasi Publik
BIDANG PERIKANAN TANGKAP
ALUR PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP (SIUP)
PERSYARATAN PERMOHONAN SIUP TANGKAP
ALUR PERIZINAN Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) /Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
PERSYARATAN PERMOHONAN SIPI/SIKPI TANGKAP
ALUR PERIZINAN Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) /Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ANDON
PERSYARATAN PERMOHONAN SIPI/SIKPI TANGKAP ANDON
TARIF RETRIBUSI USAHA PERIKANAN TANGKAP
BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING
SURAT IJIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)
BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIKANAN
KANTOR CABANG DINAS WILAYAH UTARA
KANTOR CABANG DINAS WILAYAH SELATAN
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LABUAN
UPTD PPBAPL
UPTD PPMHP
V I S I
“ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH “
M I S I
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
adapun VISI dan MISI diatas dijabarkan sebagai berikut :
UNDANG UNDANG
- UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1983 TENTANG ZEE INDONESIA
- UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG PERIKANAN
- UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG UNCLOS
- UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN
- UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
- UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
- UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 JUNTO 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
- UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG STRADLING FISH STOCK
- UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 JUNTO 27 TAHUN 2007 TENTANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
- UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA
PERATURAN LAINNYA
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TTG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN ANDON PENANGKAPAN IKAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG RUMPON
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 712
- INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN
- PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN SIDAT (Anguilla spp.)
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG KEPELABUHANAN PERIKANAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PELABUHAN PERIKANAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE SAMPAI DENGAN 60 (ENAM PULUH) GROSS TONNAGE KEPADA GUBERNUR
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
- KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP. 45/MEN/2011 TENTANG ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O21 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Perjanjian Kerjasama Tentang Andon Penangkapan Ikan Tahun 2021
Sinergi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten
Renja dan Renstra DKP Banten Dapat diunduh pada link dibawah ini :
RENJA DKP BANTEN
RENSTRA DKP BANTEN
PERJANJIAN KINERJA
- Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Tahun 2018
- Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2018
- Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Tahun 2019
- Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2019
- Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Tahun 2020
- Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan 2020
- Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Tahun 2021
INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DAPAT DI KLIK DI LINK INI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DKP BANTEN DAPAT DIUNDUH PADA LINK DIBAWAH INI:
NERACA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN KEUANGAN PROGNOSIS DKP BANTEN
- Prognosis Semester I TA 2020 DKP Banten
- Prognosis TA 2020 DKP Banten
- Prognosis Semester I TA 2021 DKP Banten
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) DKP BANTEN
BUKU INVENTARIS BARANG DKP BANTEN
Surat Keputusan PPID DKP Banten
