BERITA DKP BANTEN

SUKARAME, CARITA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten secara resmi membuka gelaran Musyawarah Nasional (Munas) XV Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Bahari Indonesia (HIMITEKINDO) yang berlangsung di Kawasan Konservasi ABL Carita, Kabupaten Pandeglang, Rabu (23/9/2026).

Membacakan sambutan Wakil Gubernur Provinsi Banten, Kepala DKP Banten menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada seluruh pengurus, panitia, serta delegasi perguruan tinggi se-Indonesia yang hadir dalam kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Kadis DKP menegaskan pentingnya posisi strategis Banten yang memiliki garis pantai panjang yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa, Selat Sunda, hingga Samudera Hindia. Potensi besar di sektor perikanan tangkap, budidaya, hingga pariwisata bahari harus diimbangi dengan pengelolaan ekosistem pesisir yang bijaksana dan berkelanjutan.

"Pembangunan kelautan dan perikanan tidak dapat hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi harus berjalan seimbang dengan perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Prinsip inilah yang menjadi landasan penting dalam pengembangan ekonomi biru di Provinsi Banten," ungkap Kadis DKP.

Lebih lanjut, pemilihan Kawasan Konservasi ABL Carita sebagai lokasi acara dinilai sangat tepat untuk menguatkan kesadaran bersama bahwa laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan juga ruang ekologis yang perlu dijaga. Pengelolaan kawasan konservasi hendaknya didukung oleh ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Kadis DKP juga menyoroti peran penting generasi muda dan mahasiswa ilmu kelautan sebagai jembatan antara akademisi, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan masyarakat pesisir. Melalui Munas XV ini, HIMITEKINDO diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan.

2. Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi di sektor bahari.

3. Menjaga konservasi ekosistem pesisir dan laut serta pengembangan ekonomi biru.

4. Memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.

5. Membangun kolaborasi lintas sektor serta melahirkan pemimpin muda yang berintegritas.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan generasi muda adalah kunci utama agar pembangunan kelautan yang berkelanjutan dapat diwujudkan menjadi gerakan bersama," tambahnya.

Acara pembukaan tersebut dilanjutkan dengan serangkaian agenda musyawarah nasional yang diikuti oleh para delegasi perguruan tinggi, akademisi, praktisi, serta tokoh masyarakat pesisir.