Rapat Evaluasi dan Pemantapan hasil Tim Pelaksana Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022

Rapat Evaluasi dan Pemantapan hasil Tim Pelaksana Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022

Program Nawacita Presiden Joko Widodo memuat agenda reforma agraria dan strategi Nawacita yang ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari program tersebut dapat dimulai dari daerah dan desa. Dalam pembangunan nasional, reforma agraria dapat digunakan sebagai langkah awal bagi kebijakan ekonomi nasional yang memiliki kaitan dengan upaya pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, mengatasi kemiskinan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 berlokasi di Kantor BPN Provinsi Banten telah dilaksanakan evaluasi dan pemantapan hasil Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Provinsi Banten. Kegiatan tersebut diikuti oleh perangkat daerah di Pemerintahan Provinsi Banten, Akademisi serta tim gugus tugas reformasi agrarian dari BPN Provinsi Banten.

Kegiatan reforma agraria merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan, memeratakan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah. Program ini merupakan program lintas sektor, dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian ATR/BPN. Melalui kegiatan GTRA yang merupakan agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Dalam hal ini masih banyak ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Dengan adanya reforma agraria menjadi langkah pemerintah dalam berupaya menyejahterakan rakyat. Kegiatan GTRA ini dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tempat-tempat yang terpilih agar dapat melaksanakan program GTRA dari pusat dan daerah.

Dalam kegiatan GTRA terdapat Pilot Project Kampung Reforma Agraria yang merupakan output dari kegiatan GTRA. Dengan adanya Kampung Reforma Agraria, diharapkan cita-cita untuk dapat mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dapat terealisasi.