KUNJUNGAN TIM DKP BANTEN DAN DPRD BANTEN KE PULAU TUNDA

KUNJUNGAN TIM DKP BANTEN DAN  DPRD BANTEN  KE PULAU TUNDA
Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan Tim DPRD Banten berfoto di depan Kantor Kepala Desa Wargasari Pulau Tunda Kabupaten Serang
KUNJUNGAN TIM DKP BANTEN DAN  DPRD BANTEN  KE PULAU TUNDA
KUNJUNGAN TIM DKP BANTEN DAN  DPRD BANTEN  KE PULAU TUNDA
KUNJUNGAN TIM DKP BANTEN DAN  DPRD BANTEN  KE PULAU TUNDA
KUNJUNGAN TIM DKP BANTEN DAN  DPRD BANTEN  KE PULAU TUNDA

KUNJUNGAN TIM DKP BANTEN DAN DPRD BANTEN  KE PULAU TUNDA

Pada hari Rabu Tanggal 2 September 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yag diwakili oleh Tim Pengawasan Sumberdaya Kelautan (PSDKP) dibawah Pimpinan Kepala Bidang PSDK Haryanto, SH yang mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Ir. H. Suyitno, MM mendampingi Kunjungan Ketua DPRD Provinsi Banten Bapak Andra Soni dan Tim Komisi II DPRD Banten, kunjungan tersebut tetap menjunjung protokol kesehatan di tengah pandemi. Tujuan utama kedatangan tim DKP Banten dengan DPRD Banten kali ini adalah untuk mengetahui permasalahan masyarakat pesisir khususnya Nelayan terkait dampak Pandemi Covid 19.

Pulau Tunda yang berlokasi di Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, adalah wilayah kecil yang berpenduduk dan berpenghuni. Pulau yang letaknya yang cukup jauh dari akses kota ini terdapat kurang lebih 430 KK atau 1.500 jiwa.

Hasil Diskusi dengan Kepala Desa Wargasara Pulau Tunda, Hasyim terdapat beberapa masalah yang muncul, yakni mengenai pengurusan Dokumen Kapal yang rumit, Pak Ocid nelayan setempat menuturkan bahwa untuk pengurusan PAS (Surat Tanda Kebangsaan Kapal) cukup sulit, apalagi di tengah pandemi seperti ini, hal ini direspon oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi, Bapak Nawawi bahwa memang pengurusan PAS sangat terkendala tidak hanya di Provinsi Banten, Tapi juga hampir di seluruh Indonesia, hal ini juga di amini oleh Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran Hery, Juhaeri, SH, M.Si bahwa memang hal tersebut diamanatkan di undang undang Pelayaran (Kementerian Perhubungan) sehingga tidak semua Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dapat menerbitkan PAS tersebut.

Selain itu, masalah yang muncul juga masalah aliran listrik yang sangat mengandalkan mesin Diesel dan Pembangkit Listrik Tenaga surya yang sudah rusak serta masalah transportasi antara Pulau Tunda dengan Pulau Jawa yang tidak lancar. Apabila mesin mesin tersebut beroperasi normal pun hanya 4 jam pulau tunda dapat teraliri listrik selama satu hari, hal ini sangat menjadi perhatian khusus tim DPRD Provinsi Banten.

Permasalahan masyarakat pesisir pulau tunda bukan hanya listrik dan transportasi akan tetapi adalah mata pencaharian utama yang menjadi nelayan pancing tradisional yang memerlukan perhatian dari semua pihak.