DOWNLOAD

Matreri Forum OPD DKP BANTEN 2021

Materi Rapat RIPPN

Background Rapat Virtual DKP

UNDANG UNDANG

  1. UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1983 TENTANG ZEE INDONESIA
  2. UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG PERIKANAN
  3. UNDANG UNDANG NOMOR 17  TAHUN 1985 TENTANG UNCLOS
  4. UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN
  5. UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
  6. UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
  7. UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 JUNTO 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
  8. UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG STRADLING FISH STOCK
  9. UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 JUNTO 27 TAHUN 2007 TENTANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
  10. UNDANG UNDANG NOMOR 11  TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA

PERATURAN LAINNYA

  1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
  2. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TTG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
  3. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN ANDON PENANGKAPAN IKAN
  4. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  5. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL
  6. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG RUMPON
  7. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
  8. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  9. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL
  10. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 712
  11. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN
  12. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH
  13. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
  14. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
  15. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN
  16. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN
  17. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  18. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  19. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN SIDAT (Anguilla spp.)
  20. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 14 TAHUN  2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN
  21. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN
  22. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP
  23. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG KEPELABUHANAN PERIKANAN
  24. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
  25. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  26. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
  27. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN
  28. PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
  29. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
  30. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
  31. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PELABUHAN PERIKANAN
  32. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
  33. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  34. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
  35. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE SAMPAI DENGAN 60 (ENAM PULUH) GROSS TONNAGE KEPADA GUBERNUR
  36. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
  37. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
  38. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP. 45/MEN/2011 TENTANG ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  39. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O21 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG