Pelanggaran

Kegiatan Perikanan yang dianggap melanggar hukum atau melakukan illegal fishing adalah:

  1. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan;
  2. Kkegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
  3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negaranegara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut;
  4. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain:

  1. kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  2. kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
  3. jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
  4. penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang;
  5. pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
  6. manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal;
  7. nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
  8. jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
  9. kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
  10. tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain transmitter VMS);
  11. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
  12. kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan;
  13. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pelanggaran Tahun 2013, download disini

Pelanggaran Tahun 2014, download disini