UPTD

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan.

 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten telah mempunyai 4 (empat) UPTD yaitu :

1. Tupoksi UPTD Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) :

  1. penyelenggaraan bimbingan dan operasional instalasi di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
  3. penyelenggaraan pengaturan, fasilitas, dukungan dan penerapan teknologi pengolahan hasil perikanan;
  4. penyelenggaraan pengaturan, fasilitas, dukungan pengujian mutu hasil perikanan;
  5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
  6. pembinaan dan pelaksanaan tugas bimbingan teknis pengendalian mutu hasil perikanan;
  7. penerbitan Sertifikasi Mutu atau Sertifikat Kesehatan dibidang mutu dan Surat Keterangan Mutu Hasil Perikanan; 

2. Tupoksi UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBAT)

  1. Pengelolaan teknologi budidaya ikan tawar;
  2. pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih ikan unggul;
  3. pengawasan, pengendalian dan peberantasan hama penyakit ikan;
  4. pengelolaan sertifikasi mutu iduk dan benih ikan unggul;
  5. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dibidang budidaya                   

3. Tupoksi UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP)

  1. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
  2. pelaksanaan perbenihan ikan pantai;
  3. pelaksanaan pemeliharaan dan pembesaran ikan pantai;
  4. pelaksanaan pengawasan mutu benih;
  5. pelaksanaan aplikasi teknologi perbenihan;
  6. pemberian rekomendasi sertifikasi mutu benih;
  7. pelaksanaan aplikasi teknologi induk dan calon induk unggul ikan pantai;
  8. pelaksanaan  pengembangan teknologi pembenihan;
  9. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
  10. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Balai;

4. Tupoksi UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP)

  1. pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
  2. pelayanan bongkar muat kapal perikanan;
  3. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
  4. pelaksanaan Pemasaran dan distribusi ikan;
  5. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
  6. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
  7. pelaksanaan  pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
  8. pelaksanaan kesyahbandaran;
  9. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
  10. publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
  11. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
  12. pengendalian lingkungan (Kebersihan, Keamanan dan Keterbitan (K3), kebakaran dan pencemaran);